Wakil Bupati: WTP Harus Menjadi Motivasi Dalam Tatakelola Keuangan

Wakil Bupati Usai rapat paripurna ke 9 DPRD Kabupaten Bima

KM Tantonga,  "Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan Tahun anggaran 2015 yang dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif, hendaknya menjadi motivasi untuk terus berupaya keras melakukan pembenahan pengelolaan keuangan".

Demikian penyampaian Wakil Bupati Bima pada Rapat  Paripurna Ke-9 DPRD Kabupaten Bima  Jumat (29/7) tentang Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Laporan Hasil Pembahasan  Anggaran terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015, pada Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Hj. Murni Suciyanti, didampingi dua orang Wakil Ketua yaitu H. Muhammad, HI, SE dan Nukrah. S.Sos.

"Cita-cita tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, namun membutuhkan kesungguhan, komitmen dan kerja keras baik eksekutif maupun legislatif maupun seluruh komponen agar predikat WTP ini dapat dipertahankan". Katanya.

Pada Rapat Paripurna yang juga diikuti para anggota DPRD,  FKPD dan Kepala SKPD tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer menyatakan, "atas saran dan catatan BPK, Pemerintah Daerah akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan, baik pada aspek pengendalian internal, penganggaraan, penatausahaan maupun pertanggung jawaban". Kata Wabup.

Demikian halnya masukan Pimpinan dan anggota DPRD, akan menjadi perhatian serius serius eksekutif untuk ditindak lanjuti sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya".

 Berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah, Wabup Dahlan memaparkan, "semangat pengelolaan keuangan yang semakin memberikan peran dan fungsi yang lebih besar kepada SKPD membutuhkan kerja keras dan dukungan SDM keuangan yang profesional untuk menerjemahkan sekaligus menerapkan secara tepat dan benar berbagai perubahan aturan yang terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun". Urainya. 

Sebelumnya, pada penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2015, yang dibacakan oleh Yasin, S.Pd.I menyampaikan 9 catatan, saran dan masukan, baik secara khusus terkait pengalolaan keuangan daerah selama tahun 2015 maupun hal-hal lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pembangunan daerah.

Masukan tersebut mencakup capaian PAD, Pembangunan kantor Bupati di kecamatan Woha, kinerja pelayanan lampu penerangan jalan, koordinasi penyediaan bibit pertanian bagi petani dan  pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.(hum)