Ratusan
warga desa Tangga pagi tadi mendatangi kantor desa untuk menyampaikan aspirasi atas penjaringan BLSM
yang tidak tepat sasaran, aksi protes ini berujung pada pengrusakan balai
desa yang mengakibatkan seluruh ruangan dan peralatan kantor rusak parah.
Amukan
warga ini tidak sempat dibendung karena kejadianya sangat cepat dan tidak
sempat terjangkau pihak kemanan. Aksi protes yang barlung selama lebih kurang 2
jam ini juga sempat membuat arus lalulintas macet.
Sejumlah
warga yang masih diliputi kemarahan meneriakkan bahwa pemerintah tidak serius
melakukan pendataan karena menurutnya masih banyak warga yang layak mendapatkan
bantuan terseebut tidak terjaring namanya dan justru warga yang kehidupan jauh
lebih layak memperoleh kompensasi atas kenaikan harga BBM.
Berdasar
informasi yang diperoleh bahwa 160 nama-nama warga desa Tangga itu telah baku datangnya dari pihak BPS
kabupaten Bima. Namun tidak dapat dipastikan bahwa data itu diperoleh pada tahun berapa.
Seperti
yang dituturkan Isra AW kades Tangga
bahwa data yang diberikan itu memang benar seluruhnya adalah warga desa Tangga
namun yang membuatnya heran adalah beberapa
alamat warga yang ada tidak
sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Ada beberapa orang warga yang alamatnya
tertera jauh sebelum saya menjadi kepala desa, hal ini dapat dicurigai bahwa data yang digunakan adalah data lama
yang seharusnya tidak digunakan lagi, salah
satunya misalnya dulu seingat saya warga atas nama Ayub pernah berdomilsi di RT
15 dan selama 12 tahun terakhir dia berdomisili
di RT 10. Dan masih bayak lagi
warga lainya yang terjaring ini dengan alamat lama sehingga kita dapat mencurigai bahwa data yang digunakan adalah data lama”
terangnya di halaman Kantor Camat.
Banyak
pihak yang menyesalkan kondisi ini, Alfurqan misalnya berpikiran bahwa
seolah-olah pemerintah selaku
penegendali kebijjakan telah dengan sengaja menciptakan kondisi seperti ini, agar persolan awal mengenai
kenaikan harga BBM menjadi hilang, “Kita
seharusnya dapat mengira bahwa hal
ini terjadi adalah skenario kepentingan politik semata, sengaja
mengucurkan istilah kompensasi untuk
warga miskin padahal ini adalah pengalihan isu agar warga tidak lagi
berdebat dan ribut karena kenaikan BBM,” ungkap pemuda asal desa Sie ini.
Di
teempat teerpisah Camat Monnta Drs.
Ruslan H. Musa menanggapi kejjadian ini
dengan mengeluarkan keputusan dan edaran kepada seluruh kepala desa agar dilakukan penundaan pencairan dana
tersebut. “Prosespencairan akan tetap
dilakukan namun kita akan menuda untuk sementara waktu, hari ini juga kita akan duduk bersama dengan
para kepala desa guna mencari jalan keluar terbaik sehingga tidak menimbulkan prokontra di tengah-tengah
masyarakat,” ungkapnya.
Mengenai
pengrusakann sarana pemerinntah yang telah dilakukann oleh warga akann
diserahkan sepenuhnya pada pihak yang berwenang. [Leo]
Posting Komentar