KM. Tantonga, - Berawal dari penolakan warga atas penetapan St. Kalisom sebagai kepala sekolah difinitif SDN Inpres Monta berujung pada terkuaknya sepak terjang kepala UPT Dikpora Monta yang dinilai telah melakukan praktek pungli pada pencairan dana BOS sekolah tersebut.
Hal ini dibeberkan langsung oleh PLH M. Ali dan sejumlah guru dan bendahara BOS yang dikonfirmasi kamis (08/01) di ruang kepala SDN Inp. Monta. Secara gamblang serentetan tindakan kepala UPT Dikpora diuraikan mulai dari pemotongan uang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada proses pencairan anggaran BOS triwulan III menyusul pencairan triwulan IV sebesar 1,5 juta rupiah.
Luapan emosi tertahan atas diskriminasi yang dialami sekolah ini selama bertahun-tahun memunculkan aura keberanian pada seluruh penghuninya sehingga tidak satupun kejadian yang ditutupi menyangkut peng-anggaran BOS pasca lengs-ernya St Aisya, S.Pd sebagai kepala sekolah bulan april 2014 lalu.
Yang mencengangkan lagi adalah pencairan triwulan ke dua senilai 33 juta yang hampir separuhnya tidak diketahui pembelanja-anya. Catatan pada buku bendahara total penerimaan yang telah digunakan sebe-sar Rp. 11.500.000 plus 1,5 juta yang diserahkan kepada M. Ali untuk rehab ringan.
Proses aliran dananya pun terkesan aneh dan terselubung yakni melalui pintu kepala UPT bukan dikendalikan langsung oleh bendahara saat PLH A. Malik, S.Pd, menyusul peng-unduran diri PLH memper-kuat dugaan bahwa anggaran satu triwulan tersebut diken-dalikan oleh kepala UPT.
Ketika ditanyakan sisa anggaran sekitar 20 juta tersebut para guru ini hanya menjelaskan apa yang me-reka lihat dan ketahui yang diantaranya yakni pemba-yaran hutang buku 1,5 juta, pajak motor dinas 100 ribu dan kegiatan imtaq 200 ribu.
Sementara A. Malik, S.Pd yang ditemui di kediamannya menjelaskan bahwa pengun-duran dirinya sebagai PLH tidak ada sangkut pautnya dengan penggunaan ang-garan. “Pengunduran diri saya itu murni berdasarkan pertimbangan saya karena kuatir tugas sebagai penga-was terbengkalai,” tukasnya.
Diterangkannya juga bahwa penarikan dana BOS triwulan II dilakukan oleh dirinya namun tidak mampu menjelasakan bahwa dana tersebut dipegang olehnya atau oleh kepala UPT. “Uang saat itu (selain pembayaran honor dalam pembukuan bendahara-red) yang saya belanjakan diantaranya pem-bayaran buku senilai 4 juta, tebus motor dinas pada mantan kepala sekolah 1,5 juta, pembelian bambu untuk pagar, pembayaran buku 1,5 juta hutang mantan kepala sekolah” ungkapnya tidak menjelaskan siapa yang membelanjakan sekitar 10 juta rupiah sisanya.
Sementara Syirajuddin H. Yacub, S.pd kepala UPT Dikpora Monta yang ditemui di ruang kerjanya jum’at (09/01) membantah semua tudi-ngan tersebut, “Saya akan memanggil guru dan PLH yang telah menyampaikan informasi tersebut untuk memberikan klarifikasi sebab dimanapun tidak ada ceri-tanya kepala UPT men-cairkan uang, apalagi mem-belanjakan,” ungkapnya.
Kenyataan ini seharus-nya membuat kita peka sebab saat ini banyak pihak yang sengaja ingin mendis-kreditkan saya termasuk orang-orang ini merasa sakit hati dan tidak puas kepada UPT, terangnya. Ditegas-kannya bahwa keinginan tersebut adalah pemaksaan namun kami dalam hal ini tidak tutup mata untuk mencari jalan terbaiknya. Lantas tidak seharusnya pada posisi ini kepala UPT dituding sedemikian rupa.
Penggunaan anggaran BOS jendelanya ada pada pelaporan atau SPJ semua-nya telah disampaikan dan tidak ada masalah. “Uang 4 juta yang dimaksud itu adalah tagihan untuk pemba-yaran hutang buku bukan pungli seperti yang dituduh-kan tersebut,” ujarnya.
Salah satu kepala sekolah yang tidak ingin dikorankan namanya mengatakan bahwa jika ada yang diberikan oleh kepala sekolah kepada UPT itu demi menunjang kelang-sungan administrasi yang ada di tingkat UPT. “Saya tidak berani mengomentari terkait apa yang terjadi di Inp Monta namun yang jelas kondisi kantor sekarang telah berubah baik demikian juga untuk membayar tenaga honor yang ada merupakan kesepakan kepa-la sekolah untuk tambahan bukan pemaksaan yang dilakukan oleh kepala UPT nilainyapun tidak seberapa, dan saya yakin sepenuhnya itu bukan untuk pribadi kepala UPT” terangnya.[Leo/Son]
Posting Komentar